HAIBOGOR – Dampak kenaikan BBM membuat harga kebutuhan pokok naik drastis hal ini jika dibiarkan akan membuat masyarakat menjerit, maka dari itu perlu diantisipasi dengan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Bogor hal itu disampaikan oleh Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Lukamnudin Ar Rassyid.
“Hari ini kita terus Menyusun skema berkaitan dengan dampak kenaikan BBM di wilayah Kabupaten Bogor. Momentum saat ini sedeng pembahsan KUA PPAS 2023 dan setelahnya kemungkinan akan di lanjutkan dengan pembahasan APBD Perubahan 2022, karena ini akan berdampak luar biasa kepada masyarakat kita,” kata Lukman.
Maka dari itu, dirinya Bersama anggota lainnya menyatakan Anggaran di dinas-dinas tertentu harus di dorong untuk menciptakan kemandirian pangan masyarakat.
“Dinas-dinas yang perlu di perkuat dalam rangka mendorong menciptakan ketahanan pangan adalah dinas Ketahanan panga harus dioptimalkan fungsinya dan memaksimalkan program P2L, dinas Peternakan dan perikanan di maksimalkan produksi Balai Benih Ikan (BBI) untuk membantu masyarakat memelihara ikan dengan methode sederhana seperti lele bioplok dll,,” bebernya.
Lesgislator di Dapil 4 ini menambahkan, UPT Balai benih ternak harus di dorong optimalisasi bantuan DOC kepada masyarakat secsra langsung baik melalui kelompok ternak RW, RT atau lembaga yayasan pendidikan seperti pondok pesantren dan boarding schol, dinas pertanian dan perkebunan mendorong masyarskat menanam sayuran di pekarangan rumah melalui KWT.
“Kondisi kenaikan BBM jangan sampai berdampak pada krisis pangan di masyarakat. Persoalan ini harus menjadi pertimbangan TAPD dan Badan anggaran yg sedang melakukan pembahasan KUA PPAS melakukan penguatan terhadap dinas-dinas terkait, jadi kita terus berjuang mengurangi krisis pasca kenaikan BBM ini,” pungkas mantan ketua HPN Kab Bogor ini. (dei)