KOTA BANDUNG – Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jabar sangat fokus terhadap program pendidikan inklusi ini. Tidak ada perbedaan antara pendidikan reguler dengan inklusi.
Hal tersebut dikemukakan Kepala Bagian (Kabag) Fasilitasi, Penganggaran dan Pengawasan Sekretariat DPRD Jawa Barat Iman Tohidin, saat menerima kunjungan kerja DPRD Kota Kendari Sulawesi Tenggara studi banding terkait peran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap program pendidikan inklusi, Rabu (5/6/2025).
Sementara terkait peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan di Jabar yang disampaikan DPRD Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, saat kunjungan kerja terkait konsultasi pengoptimalan peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan.
Iman menyatakan bahwa, pembangunan di Jabar selama 2018-2023 efektif dengan prestasi penghargaan sekitar 173. DPRD Jawa Barat melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan jalannya pembangunan di Jabar.
“Selama 5 tahun, DPRD Jabar melakukan pengawasan terhadap perencanaan dan jalannya pembangunan di Jabar,” katanya.
Sementara itu, kunjungan kerja dari Kabupaten Bogor untuk konsultasi dan studi banding terkait pengawasan DPRD terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan di Provinsi Jawa Barat.
Menurut Iman bahwa jalan rusak Kabupaten Bogor sepanjang 131,9Km yang memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemdaprov Jabar.
“Khususnya jalan yang menjadi kewenangan Provinsi Jabar. Hal ini akan kami sampaikan ke Komisi IV DPRD Jawa Barat agar mendapat perhatian,” ucap dia. (Parno)